Hukum Dagang: Dulu, Kini, dan Akan Datang

Authors

Asmah Asmah

Synopsis

Hukum Dagang merupakan hukum yang mempelajari tentang perdagangan secara keseluruhan dimana mengacu pada KUHDagang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 KUHDagang, mengatur bahwa “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini.”

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa KUHDagang dan KUHPerdata sangat erat kaitannya terutama dalam perkembangan transaksi jual beli. Selanjutnya perjanjian atau kontrak pada era saat ini juga sangat digandrungi oleh para pelaku usaha, pedagang, atau pelaku bisnis, dimana perjanjian atau kontrak juga diatur dalam KUHPerdata.

Buku “Hukum Dagang: Dulu, Kini, dan Akan Datang” dapat memberikan penjelasan yang runut tentang hukum dagang, dulu, kini dan akan datang.

 

How to Cite:

  • Asmah. (2021). Hukum Dagang: Dulu, Kini, dan Akan Datang. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Penyunting:

  • Abd. Kahar Muzakkir

ISBN:

  • 978-602-5522-52-9 (book)
  • 978-602-5522-51-2 (ebook)

Year:

  • 2021

Publisher:

  • CV. Social Politic Genius (SIGn)

Pages:

  • xiv + 182 hlm.; 15,5 cm x 24 cm

References

A. Asmah. (2017). Hukum Persaingan Usaha: Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Abdul Atsar. (2018). Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish.

Abdul Halim Barkatullah. (2015). Hak-Hak Konsumen. Bandung: CV. Nusa Media.

Achmad Ali. (2002). Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Gunung Agung.

Agung Firmansyah. (2019). “Pelindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal terhadap Penjualan Barang Palsu Merek Soffel Lotion (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 503 K/Pid.Sus/2016)”. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Agus Riyanto. (2018). Hukum Bisnis Indonesia. Batam: CV. Batam Publisher.

Ahmad Mujahidin. (2018). Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari’ah. Yogyakarta: Deepublish.

Ahmadi Miru. (2007). Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali Kabul Mahi & Sri Indra Trigunarso. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Alum Simbolon. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, 24(3), hlm. 529-541.

Anang Sugara & Rizki Yudhi Dewantara. (2017). Analisis Kepercayaan dan Kepuasan terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online (Studi pada Konsumen “Z”). Jurnal Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, 52(1), hlm. 8-15.

Andhika Mopeng. (2017). Hak-Hak Kebendaan yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, 5(9), hlm. 92-100.

Andhika Prayoga. (2020). Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: CV. Andi Offset.

Ari Mulianta Ginting, et al. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Aswand Hasoloan. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. Warta Dharmawangsa, Universitas Dharmawangsa(57), hlm. 1-10.

Badri Yatim. (2000). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Tutuko. (2017). Perdagangan Berjangka Komoditi: Berdzikirlah dengan Physical Delivery. El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 5(2), hlm. 44-65.

Boyke P. Siregar. (2020, 21 September). Harapan Ekonomi RI, Pertumbuhan Industri Makanan-Minuman Diprediksi Tumbuh Tinggi. Dalam Warta Ekonomi. Diakses dari https://www.wartaekonomi.co.id/read305107/harapan-ekonomi-ri-pertumbuhan-industri-makanan-minuman-diprediksi-tumbuh-tinggi?page=all, pada tanggal 22 November 2020.

Budi Agus Riswandi. (2017). Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

C. F. G. Sunaryati Hartono. (1985). Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung: Bina Cipta.

C. S. T. Kansil. (2013). Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Camelia Fanny Sitepu & F. Fitriani. (2018). Sejarah Hukum Perdata Dagang di Indonesia: Pendekatan Kepustakaan. Niagawan, Universitas Negeri Medan, 7(3), hlm. 153-162. doi: https://doi.org/10.24114/niaga.v7i3.11605

Deky Pariadi. (2018). Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia, 48(3), hlm. 651-669. doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750

Dicky Candra Jaya. (2012). Peran Kepercayaan dalam Perilaku Pelanggan untuk Meningkatkan Penjualan Secara Online. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen: Jumma, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 1(4), hlm. 1-8.

Djoko Muljono. (2010). Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

E. Saefullah. (2009). Refleksi Kontribusi Hukum dalam Menghadapi Perdagangan Bebas dan Industrialisasi. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, 11(2), hlm. 1-12.

Eddy Army. (2020). Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Edwin Agung Wibowo. (2014). Pemanfaatan Teknologi E-Commerce dalam Proses Bisnis. EQ (Equilibiria): Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan Batam, 1(1), hlm. 95-107.

Eki Furqon. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Nurani hukum: Jurnal Ilmu hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 3(1), hlm. 75-82.

Elyta Ras Ginting. (2019). Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Vol. 3). Jakarta: Sinar Grafika.

Eman Suparman. (2004). Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan. Jakarta: PT. Tatanusa.

Erie Hariyanto. (2009). Burgelijk Wetboek: Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 4(1), hlm. 141-152.

Ermansiah Djaja. (2010). Penyelesaian Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik. Yogyakarta: Pustaka Timur.

Erwin Kallo. (2016). Kamus Properti Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Faisal Basri. (2005). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Farida Hasyim. (2009). Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika.

Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi & Diota Prameswari Vijaya. (2018). Investasi dan Pasar Modal Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

H. Hartana. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, 2(2), hlm. 147-182. doi: http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8411

H. M. N. Purwosutjipto. (1995). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan (Vol. 3). Jakarta: Djambatan.

H. R. Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Habib Adjie. (2008). Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris: Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris. Bandung: CV. Mandar Maju.

Hadi Setai Tunggal. (2012). Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HAKI). Jakarta: Harvarindo.

Handi Shubhan. (2015). Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Happy Susanto. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta Selatan: VisiMedia.

Hikmahanto Juwana. (2005). Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia, 35(1), hlm. 1-26. doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol35.no1.1458

Himahanto Juana. (2020, Agustus). Pelatihan Sertifikasi: Perancang Kontrak Angkatan VIII. Dalam Justitia Training Center. Diakses dari https://www.justitiatraining.co.id/event/online-class-pelatihan-sertifikasi-perancang-kontrak-angkatan-viii/, pada tanggal 23 Desember 2020.

Huala Adolf. (2002). Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Bandung: Keni Media.

Huala Adolf. (2004). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Huala Adolf. (2020). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

I. G. Rai Widjaya. (2005). Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusaan, TDUP & SIUP. Jakarta: Kesaint Blanc.

Imran Nating. (2005). Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indra Permana. (2014). Resign yang Sukses: Mengubah Toko Online Menjadi Mesin Uang Ratusan Juta Rupiah. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ismail Saleh. (1990). Hukum dan Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jaafar Buhang. (2013). Tanggungjawab Bank atas Penggunaan Cek sebagai Alat Pembayaran. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, 1(2), hlm. 120-130.

Jimly Asshiddiqie. (2016). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Johanes Ibrahim & Lindawaty Sewu. (2004). Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern. Bandung: Refika Aditama.

Karnaen Anwar Perwataatmadja. (1996). Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia. Jakarta: Usaha Kami.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan “Paris Convention for the Protection of Industrial Property” Tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan Disertai Persyaratan (Reservation) terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi dan “Convention Establishing the World Intellectual Property Organization” yang telah Ditandatangani di Stockholm, pada Tanggal 14 Juli 1967.

Leonard Umbu Saingu Ferdinandus. (2018). Penggunaan Nama Daerah sebagai Tanda Pembeda dalam suatu Produk. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Universitas Kristen Satya Wacana, 2(1), hlm. 31-44.

M. Mardani. (2015). Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Mulhadi. (2017). Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Muslim. (2017). Urgensi Etika Bisnis di Era Global. Jurnal Ilmiah Esensi, 20(2), hlm. 148-158.

Marlia Sastro. (2015). Hukum Dagang. Lhokseumawe: Biena Edukasi.

Mas Rahmah. (2019). Hukum Pasar Modal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Meria Utama. (2012). Hukum Ekonomi Internasional. Jakarta: Fikahati Aneska.

Mochamad Didi Narindra & Eny Sulistyowati. (2017). Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Novum: Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 4(2), hlm. 171-180.

Mochtar Kusumaatmadja. (1975). Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta.

Muhamad Firmansyah. (2009). Tata Cara Mengurus HaKI. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.

Muhamad Sadi Is. (2016). Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Noor. (2014). Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia. Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, 13(2), hlm. 115-124.

Muhammad Syafi’i Antonio. (1999). Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute.

MUI (Ed.) (2010). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Munir Salim. (2015). Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 4(1), hlm. 16-31.

Nafi’ Mubarok. (2016). Buku Diktat Hukum Dagang. Surabaya: Sunan Ampel Press.

Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 7(2), hlm. 107-120. doi: https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20

Nudirman Munir. (2017). Pengantar Hukum Siber Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

O. K. Saidin. (2019). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Paul Scholten. (1974). Algemeen Deel (Seri Mr. C. Asser’s: Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Wetboek van Koophandel voor Indonesie/Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 123 Tahun 1847 tentang Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie/Peraturan Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130).

Piere Louis Karinda. (2020). Suatu Tinjauan tentang Perlawanan (Verzet) dalam Perkara Perdata. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, 8(4), hlm. 143-157.

R. Didi Djadjuli. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Galuh, 5(2), hlm. 8-21.

R. M. Suryodiningrat. (1985). Azas-Azas Hukum Perikatan. Bandung: Tarsito.

R. Soekardono. (1963). Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.

R. Soekardono. (1981). Hukum Dagang Indonesia (Vol. 2). Jakarta: Rajawali Pers.

Raden Subekti & R. Tjitrosudibio. (1961). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Raden Subekti. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.

Ratna Artha Windari. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Retno Dyah Pekerti & Eliada Herwiyanti. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, 20(2), hlm. 1-12.

Rina Antasari, F. Fauziah, & Muhamad Sadi Is. (2020). Hukum Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rizki Tri Anugrah Bhakti. (2015). Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli bagi Persaingan Usaha Maupun Konsumen di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan, Universitas Putera Batam, 3(2), hlm. 64-78.

S. Salle. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Praktik. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

S. Sefriani. (2014). Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

S. Supardi. (2018). Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

S. Supianto. (2015). Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia. Yogyakarta: Garudhawaca.

S. Susanto, et al. (2019). Pengantar Hukum Bisnis. Pamulang: Unpam Press.

Saban Echdar & M. Maryadi. (2019). Business Ethics And Entrepreneurship (Etika Bisnis & Kewirausahaan). Yogyakarta: Deepublish.

Salim H. S. & Erlies Septiana Nurbani. (2016). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salim H. S. (2005). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satria Sukananda & Wahyu Adi Mudiparwanto. (2019). Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk perusahaan Joint Venture di Indonesia. Diversi: Jurnal Hukum, Universitas Islam Kadiri, 5(2), hlm. 210-236.

Sentosa Sembiring. (2017). Hukum Dagang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Shidarta, et al. (2018). Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis. Jakarta Timur: Prenada Media Group.

Shohib Muslim & Khotbatul Laila. ( 2018). Hukum Bisnis (Edisi Revisi). Malang: Polinema Press.

Sigit Haryadi. (2015). Ekomomi, Bisnis, Regulasi & Kebijakan Telekomunikasi. Bandung: Dago Press.

Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, & Charles P. R. Joseph. (2007). Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Soediman Kartohadiprodjo. (1993). Pengantar Tata Hukum di Indonesia: Hukum Perdata (Vol. 1). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Sejarah Hukum. Bandung: PT. Alumni.

Sofyan Hasan. (2014). Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sudargo Gautama. (1976). Kontrak Dagang Internasional. Bandung: PT. Alumni.

Sudargo Gautama. (1989). Perkembangan Arbitrase Dagang di Indonesia. Bandung: Eresco.

Sujana Donandi S. (2019). Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia). Yogyakarta: Deepublish.

Susanti Adi Nugroho. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia: dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tata Wijayanta & Hery Firmansyah. (2018). Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan. Yogyakarta: Media Pressindo.

Tim Visimedia. (2003). Undang-Undang HAKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.

Titik Triwulan Tutik. (2015). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tri Budiyono. (2010). Hukum Dagang: Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum. Salatiga: Griya Media.

Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad. (2017). Hukum Perbankan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ujang Sumarwan & Fandy Tjiptonon. (2019). Strategi Pemasaran dalam Perspektif Perilaku Konsumen. Bogor: IPB Press.

Ulil Absiroh, I. Isjoni, & B. Bunari. (2017). Sejarah Pemahaman 350 Tahun Indonesia Dijajah Belanda. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, 4(1), hlm. 1-15.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414).

Vaisal Amir, et al. (2014). Gugurnya Petani Rakyat: Episode Perang Laba Pertanian Nasional. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Yusnedi Achmad. (2015). Aspek Hukum dalam Ekonomi. Yogyakarta: Deepublish.

Yusuf Sofie. (2019). Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta Pusat: PT Citra Aditya Bakti.

Zaeni Asyhadi & Budi Sutrisno. (2018). Pokok-Pokok Hukum Dagang. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainal Asikin. (2019). Hukum Acara Perdata di Indoensia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cover for Hukum Dagang: Dulu, Kini, dan Akan Datang
Published
February 3, 2021
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-602-5522-51-2
Date of first publication (11)
2021-02-03